Kota Bekasi,. 2-11-2017. Wakil Wali Kota Bekasi, Ahmad Syaikhu dan Walikota Bandung Ridwan Kamil , melakukan penandatanganan kerja sama terkait dengan penggunaan aplikasi Smart City dan e-Government yang selama ini sudah terapkan oleh Kota Bandung.
Penandatangan di lakukan di Pendopo Walikota Bandung, Rabu (1/11/2017) disaksikan langsung Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif.
Selain para kepala daerah yang melakukan Kerjasama, MoU juga dilakukan antar Kadiskominfo dari 27 kota/kabupaten dan 1 Provinsi yang ikut serta dalam kerja sama tersebut.
Kegiatan itu bertujuan untuk percepatan implementasi smart city dalam fokus pendekatan pelayanan publik kepada masyarakat.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Laode M Syarif dalam sambutannya menjelaskan bahwa Kota Bandung dinilai memiliki beberapa sistem yang sejalan dengan tugas KPK, yang dapat digunakan untuk mencegah dan memberantas korupsi.
Dirinya menambahkan bahwa tugas KPK itu sebenarnya bukan satu saja. Tapi kami punya pekerjaan lima bidang, pencegahan, koordinasi, supervisi, penindakan dan monitoring. Penindakan itu hanya 20 persen dari kerja KPK," ujar Laode dihadapan 29 kepala daerah .
Penggunaan teknologi informatika punya peran besar dalam peningkatan e-government. Bandung, kata Laode, jadi salah satu kota yang cukup aktif dalam pengembangan aplikasi untuk membantu kinerja pemerintah.terangnya.
Sementara itu, Walikota Bandung Ridwan Kamil mengatakan, kerja sama dengan 28 kabupaten/kota merupakan hasil arahan dari KPK.
Dalam kesempatan ini, Pemkot Bandung baru menyerahkan tiga aplikasi yang dinilai bisa mencegah tindakan KKN. Tiga aplikasi tersebut adalah pertama aplikasi hibah bansos dengan nama Sabilulungan, Kedua aplikasi perizinan online dan ketiga adalah aplikasi IRK (Remunerasi Kinerja Elektronik), di mana kinerja ASN dapat termonitor, sehingga diketahui mana yang produktif dan tidak. tandasnya. (yas)
