Kota Bekasi, 12/4 .-- Kementerian Kelautan dan Perikanan RI mengajak puluhan calon Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bekasi, Jawa Barat, dalam rangka memberikan pembelajaran terhadap peran aparatur sebagai pelayan publik yang baik.
"Kesan kami pada layanan di MPP Kota Bekasi ini sangat membantu kita dalam pembelajaran kepada para calon ASN. Ini konteksnya pembelajaran CPNS kaitan dengan pelayanan publik dan managemen aset," kata Kepala Balai Diklat Aparatur pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Edi Sutanto di Bekasi, Kamis siang.
Edi datang bersama 65 calon ASN peserta pendidikan dan pelatihan dasar Golongan II angkatan I dan II/2018 datang ke MPP Kota Bekasi di Pasar Proyek Trade Center Jalan Ir H Djuanda, Bekasi Timur dalam rangka studi lapangan pelayanan.
Rombongan tiba sekitar pukul 10.00 WIB dan langsung meninjau jalannya delapan tenant pelayanan masyarakat di MPP, di antaranya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP),
Samsat, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Pendapatan Daerah,
pembuatan SIM dan lainnya.
Dikatakan Edi, dipilihnya MPP sebagai lokasi tujuan studi para calon ASN itu dikarenakan dirinya pernah melihat dan datang langsung ke lokasi untuk memastikan kondusivitas layanan MPP.
"Di Bekasi saya mendengar dan lihat sendiri ada pelayanan MPP.
Saya tanya masyarakat di sini dan mayoritas mereka merasa puas dengan
layanan yang ada. Peserta penting untuk belajar di sini," katanya.
Agenda dilanjutkan dengan sesi diskusi tanya jawab yang menghadirkan Kepala Dinas PMPTSP Kota Bekasi Amit Riyadi dan Kepala
Balai Diklat Aparatur pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Edi Sutanto selaku narasumber kegiatan itu.
Dalam agenda itu, salah satu calon ASN Kementerian Kelautan dan
Perikanan bernama Jusman melontarkan pertanyaan seputar upaya penyelenggara MPP dalam mengantisipasi praktik percaloan izin.
"Sistem ini sudah berjalan bagus dan nampak memperoleh respons positif dari berbagai kalangan masyarakat, namun salah satu barometer penting kesuksesan program perizinan pemerintah adalah jaminan ketiadaan oknum jasa titip pembuatan dokumen, seperti apa penyelenggara menyikapinya?," katanya.
Menjawab pertanyaan itu, Amit mengungkapkan MPP Kota Bekasi saat ini masih bersifat ombrio yang masih memerlukan banyak pernyempurnaan
di segala sisinya.
"Menurut pengamatan saya selama dua bulan implementasi MPP, saya lihat sudah tidak ada lagi jasa titip (calo). Memang berdasarkan
pengalaman saya, ada beberapa ciri aktivitas percaloan, dengan dua bulan berkantor sampai sore di sini, tidak ada tamu aneh," katanya.
Upaya pihaknya dalam meminimalisasi praktik percaloan di antaranya dengan membuka akses kemudahan memproses izin bagi masyarakat melalui online.
"Mayoritas layanan perizinan kita sudah berbasis online. Kita persempit celah masuknya percaloan dengan simplikasi perizinan, harapannya masyarakat yang tidak kebagian nomor antrean bisa mengakses layanan online dari tempat kerja atau rumah mereka masing-masing,"
katanya.
Selain itu, pihaknya juga tengah mengintensifkan kegiatan evaluasi pelayanan melalui penyediaan kanal laporan kepuasan publik atas pelayanan aparatur di MPP.
"Dalam waktu dekat kita akan pasang alat monitoring kepuasan publik yang terdiri atas empat kriteria, tidak baik, cukup baik, baik dan sangat baik. Harapannya kita bisa menilai kinerja aparatur pelayanan publik di sini untuk perbaikan kinerja," katanya.
