Kota Bekasi, -- Pemerintah Kota Bekasi dan DPRD Kota Bekasi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2018 pada Rapat Paripurna DPRD, Senin, (27/11) di Kantor DPRD Kota Bekasi Jalan Chairil Anwar.
Kesepakatan Raperda APBD 2018 ditandai penandatanganan berita acara persetujuan bersama oleh Ketua DPRD Kota Bekasi H Tumai diikuti para Wakil Ketua DPRD, Wakil Walikota Bekasi H Ahmad Syaikhu, Kepala Bappeda Kota Bekasi Koeswara dan Asisten Administrasi Umum (Asda III) Dadang Hidayat dan disaksikan peserta rapat paripurna.
Pada paripurna kali ini, selain kesepakatan mengenai Raperda APBD 2018, juga dilakukan penetapan rancangan program peraturan daerah yang akan di bahas DPRD Kota Bekasi pada 2018.
Wakil Walikota Bekasi H Ahmad Syaikhu usai melakukan penandatanganan mengatakan, RAPBD 2018 bermula dari program partisipasi masyarakat dalam Musrenbang di kelurahan hingga tingkat Kota.
Dan atas nama Pemerintah Kota Bekasi, ia mengucap syukur bahwa proses panjang penyusunan APBD 2018 dapat disepakati bersama dalam paripurna kali ini.
"Kami apresiasi kinerja DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah mulai dari Musrenbang, pelaksanaan renja, KUA PPA, dan Nota Keuangan hingga kesepakatan bisa terlaksana," ungkapnya.
Wawali Ahmad Syaikhu menyebutkan gambaran umum APBD 2018 Kota Bekasi dari segi pendapatan daerah sebesar Rp 5 Triliun dan Belanja Daerah sebesar Rp 5.8 Triliun.
Alokasi belanja daerah terdiri dari belanja langsung pembangunan sebesar Rp. 3,3 Triliun lebih dan belanja tidak langsung atau belanja pegawai sebesar Rp. 2.4 Triliun lebih.
Pembiayaan APBD 2018 lanjutnya fokus pada 4 prioritas pembangunan. Pertama, penanganan kemacetan dengan program prioritas pembangunan jalan dan jembatan, kedua penanganan permukiman.
Lalu ketiga, peningkatan taraf kesehatan masyarakat melalui program pelayanan dasar kesehatan termasuk program Kartu Sehat Berbasis NIK, dan keempat peningkatan kualitas pendidikan dasar.
"Secepatnya, tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar mempersiapkan dokumen yang diperlukan bersamaan dengan progres evaluasi APBD 2018 oleh Gubernur Jawa Barat dan APBD bisa terlaksana," kata Ahmad Syaikhu.
Ia pun mengucapkan terima kasih kepada tim badan legislasi daerah dan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) atas upaya menyelesaikan peraturan daerah di 2017 dan penetapan 13 prioritas peraturan daerah yang akan dibahas pada 2018 oleh Badan Legislasi Daerah.
Sebanyak 9 prioritas peraturan ini merupakan usulan Pemkot Bekasi dan 4 prioritas usulan DPRD.
"Semoga niat kita untuk membangun masyarakat Kota Bekasi yang kita cintai di Ridhoi Allah SWT. Mewujudkan Kota Bekasi yang Maju, Sejahtera dan Ihsan," ucap Ahmad Syaikhu.
Berikut 13 Raperda di 2018 disusun berdasarkan skala prioritas:
1. Raperda Perubahan atas Perda NO 13 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) kota Bekasi 2011-2031-usulan pemkot Bekasi
2. Raperda Pajak Daerah – Pemkot Bekasi.
3. Raperda Konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati-Pemkot Bekasi.
4. Raperda Pembiayaan jaringan pelayanan kesehatan bagi masyarakat berbasis nik- Pemkot Bekasi.
4. Raperda Pedoman Pengelolaan Barang milik daerah- Pemkot Bekasi.
6. Raperda Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup - pemkot Bekasi.
7. Raperda Rumah susun umum di kota Bekasi- Pemkot Bekasi.
8. Raperda Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi 2018-2023 – Pemkot Bekasi.
9. Raperda Penanggulangan bencana daerah – usulan DPRD Kota Bekasi.
10. Raperda Olahraga prestasi – DPRD Kota Bekasi.
11. Raperda Ketahanan pangan – Pemkot Bekasi.
12. Raperda Taman kota – usulan DPRD Kota Bekasi.
13. Raperda Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan – DPRD Kota Bekasi. (goeng)
