slide
Rabu, 30 Juli 2014
Kurs
  • #USD - 0 IDR
  • #SGD - 0 IDR
  • #HKD - 0 IDR
Bekasi Hari Ini weather Mostly Cloudy
31 °C
Bekasi Besok weather Hujan besar
24-28 °C
fb tw tw
05/10/2011 09:21:00 WIB

Merancang Opini WTP (Unqualified Opinion) TAHUN 2012

gb

MERANCANG OPINI WTP (Unqualified Opinion) TAHUN 2012
Oleh : CARDIMAN, SP, MP. (Kabid Akuntansi pada BPKAD)

Tahun 2012 diharapkan Pemerintah Kota Bekasi dapat memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), demikian harapan Plt. Walikota Bekasi Dr. H. Rahmat Effendi yang telah disampaikan pada beberapa kesempatan apel pagi.   

Atas dasar pernyataan tersebut dan dikaitkan dengan target kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi tahun 2008-2013 dinyatakan bahwa opini WTP terhadap LKPD harus sudah tercapai pada tahun 2009.  Sementara itu perolehan opini terhadap LKPD tahun 2010 baru mencapai predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).  Bahkan pada tahun 2009 Pemerintah Kota Bekasi sempat memperoleh opini Disclaimer Opinion.

Apa itu WTP? 

Berkenaan dengan opini yang dikeluarkan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  terdapat empat macam opini yaitu : (1) Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion), (2) Wajar dengan Pengecualian (Qualified Opinion), (3) Tidak Wajar (Adverse Opinion), dan (4) Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer Opinion).

Opini WTP (Unqualified Opinion) diberikan oleh BPK terhadap LKPD yang memenuhi kriteria sebagai berikut : (1) Laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim yang berlaku di Indonesia (SAP),  (2) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Daerah atas pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan dengan baik, dan (3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.   Disamping ketiga kriteria utama tersebut LKPD yang disajikan harus didukung dengan bukti-bukti audit yang mencukupi, tidak terdapat ketidakpastian dan kesalahan yang cukup berarti (no material uncertainties), pengelolaan atas Cash flow dikontrol dengan baik, dan pengelolaan atas Aset daerah dilengkapi dengan bukti-bukti administrasi yang lengkap.  Artinya, laporan keuangan  yang disajikan telah bebas dari kesalahan-kesalahan atau kekeliruan yang material. 

Apabila hasil audit dari ketiga kriteria utama diatas terdapat penyimpangan,  maka BPK akan memberikan opini terhadap LKPD dimaksud predikat WDP (Qualified Opinion) atau Tidak Memberikan Pendapat Disclaimer Opinion.  Penyimpangan dimaksud umumnya disebabkan karena : (1) Ruang lingkup audit dibatasi.  Jika auditor tidak berhasil mengumpulkan bukti-bukti audit yang mencukupi untuk mempertimbangkan apakah laporan keuangan yang diperiksanya disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum di Indonesia berarti bahwa ruang lingkup auditnya terbatas.  (2) Laporan keuangan yang diperiksa tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum di Indonesia. (3) Prinsip akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan tidak diterapkan secara konsisten.  (4) Ada beberapa ketidakpastian yang material yang mempengaruhi laporan keuangan yang tidak dapat diperkirakan kelanjutannya pada saat laporan audit dibuat. Dan (5) Auditor tidak independen.    

Opini Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion) diberikan  terhadap LKPD yang dalam penyajiannya masih terdapat kekeliruan, namun kesalahan atau kekeliruan tersebut secara keseluruhan tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan.
 
Opini Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer Opinion) diberikan karena dalam penyajian laporan keuangan tidak bisa meyakini apakah laporan keuangan tersebut benar atau salah.  Ini terjadi karena auditor tidak bisa memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk bisa menyimpulkan dan menyatakan apakah laporan sudah disajikan dengan benar atau salah.
 
Opini Tidak Wajar (Adverse Opinion) diberikan BPK terhadap LKPD yang tidak memenuhi ketiga kriteria utama sebagaimana dimaksud di atas.  LKPD yang disajikan mengandung banyak sekali kesalahan atau kekeliruan yang material. Artinya, laporan keuangan tersebut tidak menggambarkan kondisi keuangan secara benar.    
 

Mengapa harus WTP?
 
Pertanyaannya adalah, mengapa LKPD harus mendapatkan predikat WTP? Ada beberapa alasan bagi Pemerintah Daerah ingin mendapatkan WTP terhadap LKPD-nya, antara lain : (1) Prestise bagi Pemerintah Daerah, karena WTP merupakan predikat yang paling baik/tertinggi dari keempat jenis opini yang dikeluarkan oleh BPK, (2) Mendapat reward dari Kementerian Keuangan RI sebesar Rp. 50 milyar, (3) Mendapat predikat WTP mengandung arti bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah telah dinyatakan bersih, transparan dan akuntabel. (4) Secara politis, mendapatkan predikat WTP merupakan entry point untuk pencitraan pimpinan.  Dan (5) Dari sisi hukum, perolehan predikat WTP dapat mengeliminir permasalahan-permasalahan hukum di bidang pengelolaan keuangan daerah (APBD). 
 

Kondisi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi
 
LKPD Kota Bekasi tahun 2010 memperoleh predikat WDP dengan beberapa pengecualian sebagai berikut : (1) 6 (enam) point pengecualian pada penyajian laporan keuangan, (2) 13 (tiga belas) point pengecualian pada sistem pengendalian intern, dan (3) 15 (lima belas) point pengecualian pada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.  Dari semua yang dikecualikan tersebut sebagian besar (47,06%) mengenai manajemen pengelolaan aset daerah.    

Predikat WDP tersebut sebenarnya sudah kita dapatkan pada tahun 2008, walaupun pada tahun 2009 sempat mendapatkan predikat Disclaimer Opinion. Berdasarkan kondisi tersebut, maka langkah menuju WTP bukan merupakan sesuatu yang imposible.
 
Perolehan predikat WDP atas LKPD tahun 2010 tidak terlepas dari peran sentral sumber daya manusia (SDM) akuntansi baik yang berada di BPKAD maupun di SKPD lainnya.  SDM akuntansi yang ada di BPKAD, semua sudah dianggap mumpuni karena mereka semua sudah mendapatkan pelatihan dan pendampingan dari BPKP Provinsi Jawa Barat.  Sedangkan SDM akuntansi yang berada di SKPD lainnya (46 SKPD) kapasitasnya masih rendah, karena mereka sering terkena mutasi kerja.
 
Disamping itu, proses akuntansi di Pemerintah Kota Bekasi juga didukung dengan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan sehingga sangat membantu dan memudahkan dalam penjurnalan, pembukuan maupun penyusunan neraca.  Namun demikian dukungan perangkat kerasnya seperti komputer yang ada di Bidang Akuntansi BPKAD kondisinya sudah tidak layak pakai. Apalagi komputer-komputer yang ada di SKPD lainnya kondisinya lebih jelek lagi dan banyak yang tidak ter-connect dengan SIMDA Keuangan.
 

Bisakah Pemerintah Kota Bekasi Meraih WTP Tahun 2012?
 
Pertanyaan selanjutnya, dapatkah Pemerintah Kota Bekasi meraih predikat WTP pada tahun 2012?  Untuk menjawab pertanyaan tersebut pertama-tama kita perjelas dahulu makna dari pertanyaan di atas.  Tahun 2012 BPK akan mengaudit LKPD tahun 2011,  sedangkan LKPD tahun 2012 akan diaudit oleh BPK pada tahun 2013.  Sementara itu kondisi APBD tahun 2011 masih bermasalah pada keterlambatan penetapan (April 2011) dan penyerapan anggaran hingga bulan Agustus 2011 masih sangat rendah  (46,90%).  Hal demikian akan berpengaruh terhadap dua kriteria utama audit BPK yaitu sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Akan tetapi kalau pencapaian predikat WTP tersebut dibebankan terhadap LKPD tahun 2012,  kita akan merasa lebih optimis bisa mencapainya.  Asalkan APBD 2012 ditetapkan tepat waktu yaitu paling lambat bulan Desember 2011. 

Berdasarkan pengalaman Kota Salatiga dan Kabupaten Gorontalo, Pemerintah Kota Salatiga dapat meraih predikat WTP setelah mereka menata pengelolaan keuangan selama enam tahun. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Gorontalo, WTP dapat diraihnya setelah menata pengelolaan keuangannya selama lima tahun.  Tetapi berbeda dengan Pemerintah Kota Tanggerang Selatan, untuk mendapatkan predikat WTP dia tidak harus menunggu empat atau lima tahun melainkan cukup dengan dua tahun saja.    

Belajar dari Pemerintah Kota Tanggerang Selatan, bahwa perolehan WTP didukung oleh beberapa faktor, diantaranya : (1) komitmen dari pimpinan untuk memperbaiki sistem administrasi dan laporan keuangan; (2) kualitas sumber daya manusia yang mumpuni; Dan (3) komitmen dari DPRD dalam mendukung program kerja.
 
Kalau kita mengacu pada kondisi terakhir SDM akuntasi yang kita miliki, kita merasa optimis bahwa WTP bisa kita raih paling tidak untuk LKPD tahun 2012.  Tetapi dengan catatan : (1) Komitmen dari pimpinan dan DPRD;  (2) Menyelesaikan semua hal yang dikecualikan pada hasil audit LKPD tahun 2010;  (3) Melakukan pendampingan terhadap SDM akuntansi yang ada di SKPD selain BPKAD; dan (5) Meningkatkan kualitas dan kuantitas perangkat pendukung (komputer, jaringan dan internet).
 
 
CARDIMAN, SP, MP. (Penulis adalah Kabid Akuntansi BPKAD)

 

Merancang Opini WTP (Unqualified Opinion) TAHUN 2012
slide

slide

slide

slide

slide

slide

slide

slide

slide

slide

slide

slide

TERJEMAHKAN